• Senin, 27 Juni 2022

Problema Hukum Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu 2019

- Jumat, 18 Februari 2022 | 20:24 WIB
Subro Mulissy. S.Pt, S.H: Problem hukum pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu 2019
Subro Mulissy. S.Pt, S.H: Problem hukum pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu 2019

BERITA NUSRA -- Setiap negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi akan selalu ditemui adanya penyelenggaraan pemilu, seperti halnya di Indonesia. Terdapat beberapa hal yang perlu perhatian khusus dalam penyelenggaraan pemilu yang menegaskan adanya nilai demokrasi yang terjaga.

Pertama, Pemilu merupakan tolak ukur demokrasi. Melalui Pemilu, pemerintahan memiliki mandat dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai pejabat resmi. Dalam Pemilu suara rakyat menentukan kebijakan dalam pemerintahan dan melanjutkan keberlangsungan pembangunan secara demokratis.

Kedua, Pemilu adalah puncak dari partisipasi politik paripurna warga negara yang diorganisasikan di sebuah negara.

Setidaknya penyelenggaraan pemilu semenjak penggulingan Soeharto telah dilaksanakan lima kali, yakni tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019.

Periode pemilu tersebut menelurkan perundang-undangan yang baru, seperti latah bagi para penyelenggara negara untuk membuat aturan baru jika periode pemilu tiba, dan aturan tersebut bagi berbagai kalangan merupakan norma yang diujicobakan, jika gagal akan dievaluasi pada penyelenggaraan pemilu selanjutnya sehingga muncullah undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 merupakan dasar penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang membawa rezim penyelenggaraan pemilu baru dimana pemilih dihadapkan untuk memilih calon anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPD, DPR RI serta Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu yang bersamaan yakni 17 April 2019. Atas dasar tersebut, beberapa norma yang diatur menimbulkan efek teknis penyelenggaraan.

Efek teknis tersebut salah satunya adalah Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam tahapan pelaksanaan Pemilu, yang mana hingga saat ini masih menyisakan persoalan yang mengganjal. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara jelas mengenai batas waktu dan faktor penyebab dilakukannya PSU. Namun dalam prakteknya, sebagian PSU dilakukan dengan latar belakang penyebab di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Persoalan ini kian rumit, mengingat keputusan untuk melaksanakan PSU mengandung konsekuensi yang tidak sederhana menyangkut persediaan anggaran, kesiapan logistik, anjloknya tingkat kehadiran pemilih hingga tensi politik lokal yang meningkat serta perubahan perolehan kursi pasca PSU.

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan paling krusial bagi KPU, pemilih dan peserta Pemilu. Tahapan ini merupakan puncak dari proses Panjang Pemilu, bahkan bagi sebagian peserta Pemilu merupakan malaikat maut yang menentukan hidup matinya nasib politik mereka di masa mendatang.

Bagi KPU dan seluruh jajarannya, sebagian besar profesionalitas dan integritas Pemilu dipertaruhkan pada tahapan ini. Pengaturan yang terang benderang, tegas serta rinci akan memudahkan tahapan ini dilakukan.

Halaman:

Editor: Muhammad Zulkipli

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X