• Senin, 27 Juni 2022

Menyelamatkan Pancasila Dari Gerakan De-Ideologisasi Yang Terus menggerogoti: Peluang dan Tantangan

Muhammad Zulkipli
- Minggu, 5 Desember 2021 | 14:57 WIB
Varian Baru Deseokarnoisasi adalah melemahkan Pancasila sebagai Dasar Negara
Varian Baru Deseokarnoisasi adalah melemahkan Pancasila sebagai Dasar Negara

Oleh Untung Suropati

Varian baru "virus" desukarnoisasi

Di edisi sebelumnya telah dijelaskan, pasca-surutnya Sukarno gerakan desukarnoisasi yang berlangsung secara terstruktur dan sistematis masih terus terjadi. Bukan rahasia gerakan politik yang bertujuan menegasikan ketokohan dan menafikan jasa Sukarno itu berdampak sangat masif. Ironis, mengingat Sukarno pejuang kemerdekaan, proklamator, dan presiden pertama RI yang peran dan jasanya sangat besar untuk bangsa ini.

Di bidang ideologi, gerakan deideologisasi, varian baru "virus" desukarnoisasi mengakibatkan Pancasila selain terdistorsi dari segi istilah, juga predikat, kedudukan, fungsi, dan maknanya terdegradasi. Anehnya pula, gerakan deideologisasi muncul dan merebak justru pasca-reformasi. Bukti keran kebebasan yang terbuka lebar pasca-otoritarianisme Orde Baru membuat Pancasila makin lemah dan termarjinalkan.

Mirisnya, layaknya virus Corona, gerakan deideologisasi menyebar cepat dan menyasar target tanpa pandang bulu. Siapa tidak waspada kena. Tidak peduli kelas Marhaen atau pemilik modal alias orang kaya. Kaum muda atau golongan tua. Rakyat atau pejabat. Institusi swasta atau lembaga negara, MPR salah satunya. Padahal MPR isinya kaum cerdik pandai, pula terhormat pilihan rakyat.

Contoh paling gres penggunaan kata "pilar" oleh MPR dalam program sosialisasi yang ketika pertama digulirkan tahun 2005 bernama "Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara". Keempat "pilar" dimaksud, yaitu: 1) Pancasila, 2) UUD NRI 1945, 3) NKRI, 4) Bhinneka Tungal Ika. Artinya, sama atau sederajat dengan tiga lainnya, Pancasila "pilar" juga. Sejak itulah perdebatan dimulai, pro-kontra makin luas. Apalagi sosialisasi "Empat Pilar" terus giat dilakukan.

Sosialisasi "Empat Pilar" ilegal

Riak-riak penolakan pun mulai bermunculan. Selain memicu kontroversi istilah, masyarakat menilai sosialisasi "Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara" ilegal. Hingga beberapa tahun kemudian, akhirnya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disahkan. Itulah dasar hukum yang melegitimasi MPR melanjutkan sosialisasi "Empat Pilar". Sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (3b), Pancasila adalah "pilar" berbangsa dan bernegara.

Atas jasanya mencetuskan gagasan "Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara", pada Maret 2013, Taufik Kiemas (Ketua MPR RI 2009-2014) dianugerahi gelar doctor honoris causa oleh salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jakarta. Sejak itulah "Empat Pilar" booming dan makin gencar disosialisasikan ke berbagai daerah dan pelbagai komunitas. Metodenya pun makin beragam, seperti kongres, seminar, FGD, dan ceramah (biasanya dipadu dengan acara hiburan).
Namun demikian perlawanan juga makin marak.

Halaman:

Editor: Muhammad Zulkipli

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X