Pemberdayaan Industri Kreatif Handycraft Menuju Ekonomi Bangkit

"Sebagai bangsa yang luhur dan kreatif sesuai dengan apa yang telah diamanahkan nilai-nilai karakteristik manusia Pancasilais maka, apapun kondisi zamannya jangan sampai masyarakat jadi mati kutu ataupun larut dalam keterpurukan dampak Covid-19 yang sampai hari ini masih terasa dampaknya bagi seluruh bangsa Indonesia".

Pendemi memang belum bisa dikendalikan sepenuhnya, namun segala upaya telah dilakukan oleh seluruh komponen negara baik dari aparatur pemerintahan maupun rakyatnya yang saling bergotong royong dalam memutus rantai penularannya. Dampak Covid-19 sungguh mengejutkan tidak hanya berimbas pada dunia pendidikan dengan kebijakan tutup sekolah oleh Kemendikbud namun juga berdampak pada perekonomian masyarakat Indonesia. Hal tersebut tidaklah mengherankan karena sudah dua tahun lebih masyarakat kita hidup dalam musibah adanya wabah Covid-19 terhitung sejak 20 Maret tahun lalu sampai hari ini. Untuk mengatasi keterpurukan ekonomi tentunya masyarakat dituntut tidak boleh menyerah oleh keadaan, sebab mengeluh dan menyesali keadaan tidak akan menghasilkan jalan keluar yang baik (solusi). Kreatifitas masyarakat perlu ditingkatkan dan menyadari bahwa manusia bisa melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada harus meratapi kondisi zaman yang sedang sulit salah satunya dengan  menciptakan industri kreatif salah satu contohnya adalah Industri kreatif handycraft yang perlu pembaca ketahui.

Industri kreatif handycraft berbahan kayu albasia sebagai salah satu sub sektor perekonomian rakyat yang terkena dampak dari bancana nasional Pandemi Covid-19. Pengaruhnya sangat signifikan terhadap keberlangsungan pengembangan usaha pengerajin. Industri kreatif sebagai penyumbang income bagi Pemerintah Daerah di beberapa wilayah di Indonesia menjadi mengalami fluktuasi sepi order berpengaruh terhadap terbatasnya kapasitas produksi karena lemahnya daya beli di pasaran. Pembatasan sosial berupa PSBB dan PKKM menginspirasi mineset pengerajin untuk mencoba alternatif baru dalam hal inovasi produk dan membaca peluang pasar dengan pemanfaatan alih fungsi teknologi seperti IG, fb, dan buka lapak, dengan terobosan inovasi tersebut pengerajin tetap dapat menjalankan operasionalisasi usaha dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan terhadap keselamatan kerja mitra, pekerja dan pelanggan.

Mendukung kebangkitan ekonomi kreatif, pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dapat diadaftasikan dalam memfasilitasi permasalahan pengerajin handycraft untuk memperoleh solusi tepat dalam menata perekonomian rakyat. Melalui pelatihan dan pendampingan terstruktur dari tim pakar bidang Hukum, Manajemen dan Akuntansi mitra pengerajin memperoleh bekal wawasan dan keterampilan menyusun katalog produk dengan sistem digital, launching produk dan pemasaran online, serta pagelaran pameran digital.

Wujud Tri Dharma Pangabdian Masyarakat ini dapat membantu masyarakat pengerajin termasuk juga dapat menyukseskan kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi terdekat. Pendampingan oleh tim pelaksana kepada mitra pengerajin memperoleh respon positif dan ada sisi perubahan peningkatan keterampilan penguasaan iptek mitra. Berdasarkan hasil evaluasi program pemberdayaan, pengerajin telah mampu bertahap menerima order dan memproduksi varian produk sehingga keberlanjutan usaha dapat terjamin.  Tindak lanjutnya adalah dikembangkan dan dilakukan pendampingan secara intensif sehingga mitra betul-betul menguasai keterampilan mengoperasikan program secara mandiri dan berkelanjutan di tingkat mitra pengerajin.***

Tentang Penulis

Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum. Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. berperan aktif dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh DRPM DIKTI maupun DIPA UNDIKSHA serta menulis artikel pada sejumlah jurnal ilmiah dengan tema berkaitan dengan Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Adat .