170 Kepala Daerah Korupsi, KPK RI Awali Roadshow HAKORDIA 2022 Dari Provinsi Bali

- Kamis, 24 November 2022 | 22:04 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan, pembangunan Bali dilaksanakan dengan visi menjaga kesucian alam berserta isinya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan, pembangunan Bali dilaksanakan dengan visi menjaga kesucian alam berserta isinya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Beritanusra.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rangkaian kegiatan menuju Hari Antikorupsi Sedunia (Road to Hakordia) 2022 di Provinsi Bali.

Hakordia 2022 ini mengusung tema "Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi", KPK ingin Hakordia menjadi sebuah gerakan yang merepresentasikan kebangkitan, kepulihan, dan proses pembangunan semangat antikorupsi pasca pandemi COVID-19.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menjelaskan Hakordia tidak hanya sebatas seremonial belaka. Lebih dari itu, Hakordia merupakan momentum yang tepat untuk menggelorakan kembali semangat budaya antikorupsi yang menjadi identitas bangsa ini.

Identitas yang selama ini terpuruk dan hancur karena perilaku koruptif sudah saatnya dikembalikan ke tempat yang seharusnya.

“Pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah,” kata Ghufron, dalam keterangan tertulisnya  Kamis (24/11).

Kehadiran KPK di Bali bukan hanya untuk menyemarakkan Hakordia semata. KPK hadir di daerah sejalan dengan tugas dan fungsi KPK sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, dalam pandangan KPK, bahwa persoalan korupsi yang terjadi di daerah memerlukan pendekatan khusus.

Baca Juga: Banyak Korban Gempa Bumi Cianjur Patah Tulang Pemerintah Kirim Dokter Ortopedi

Dari data KPK mencatat sebanyak 170 kepala daerah dan ASN/Pejabat di daerah telah terjerat tindak pidana korupsi. Modus yang biasa dilakukan ialah penyuapan, gratifikasi, pengadaan barang dan jasa hingga penyalahgunaan anggaran. Sederet persoalan tersebut yang pada akhirnya membuat KPK membentuk Kedeputian Koordinasi dan Supervisi.

Ada lima wilayah Koordinasi dan Supervisi yang dibagi oleh KPK. Provinsi Bali sendiri masuk ke dalam wilayah V bersama dengan Provinsi NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Halaman:

Editor: Muhammad Zulkipli

Sumber: infopublik.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Basarnas Temukan Bocah 4 Tahun yang Tenggelam

Sabtu, 7 Januari 2023 | 23:50 WIB

Uji Coba Jembatan Handel Gunung Meriah

Sabtu, 7 Januari 2023 | 23:48 WIB
X