• Selasa, 29 November 2022

Kunjungi Morowali, Legislator Tekankan Urgensi Keberadaan Satgas Pengawasan TKA

- Senin, 3 Oktober 2022 | 09:21 WIB
Darul Siska Mengkritisi, alih teknologi antara pekerja asing dan pekerja lokal belum berjalan dengan optimal karena kendala bahasa dan keterbatasan Balai Latihan Kerja (BLK)
Darul Siska Mengkritisi, alih teknologi antara pekerja asing dan pekerja lokal belum berjalan dengan optimal karena kendala bahasa dan keterbatasan Balai Latihan Kerja (BLK)

Beritanusra.com (Jakarta) -- Anggota komisi IX DPR RI Darul Siska mengatakan keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Morowali masih menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu ia menilai perlunya pembentukan satgas pengawasan tenaga kerja asing agar informasi terkait jumlah dan status TKA di Indonesia dapat diketahui.

 

"Setelah ada pembenahan sekarang tidak lagi banyak muncul masalah, walaupun semuanya belum selesai. Nah yang belum selesai ini saya kira menjadi perhatian kami umpamanya masih dianggap kurang tenaga pengawas bagi TKA di sana sementara TKA yang datang dan pergi ini masih banyak jumlahnya," sebut Darus Siska usai pertemuan komisi IX dengan Wakil Gubenur Sulawesi Tengah, Kadis Transmigrasi danTenaga kerja Morowali, Indonesia Morowali Industrial Park, Palu, Jumat (30/09).

 

Dijelaskan alih teknologi antara pekerja asing dan pekerja lokal belum berjalan dengan optimal karena kendala bahasa dan keterbatasan Balai Latihan Kerja (BLK) yang belum mengantisipasi kebutuhan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan seperti operator alat berat, sementara BLK-nya baru akan dibangun.

 Baca Juga: Tragedi Pertandingan Sepak Bola Makan Korban, Puan Maharani Minta Pihak Terkait Lakukan Investigasi Total

"saya kira ini merupakan tantangan, kemudian sinergisitas di tingkat pemerintah daerah dengan dinas tenaga kerja dengan perusahaan ini juga masih perlu ditingkatkan umpamanya ada fasilitas yang mau diberikan oleh pihak-pihak investor perusahaan pada anak-anak muda kita di Morowali tetapi yang mau dilatih orangnya belum cukup umpamanya dibutuhkan 1000 mencari 1000-nya susah saya kira ini masalah," tegasnya.

 

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini, menjelaskan terkait permasalah pendataan kependudukan yang sudah bekerja namun masih belum sesuai antara pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten.

Halaman:

Editor: Muhammad Zulkipli

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X