• Selasa, 29 November 2022

Hujan Kritik, BPJS Ketenagakerjaan Rendahnya Sosialisasi Sebabkan Rendahnya Kepesertaan di Sumut

- Minggu, 2 Oktober 2022 | 11:08 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengkritik kurangnya sosialisasi dan keterbatasan masyarakat mendapatkan informasi dari BPJS Ketenagakerjaan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengkritik kurangnya sosialisasi dan keterbatasan masyarakat mendapatkan informasi dari BPJS Ketenagakerjaan

Beritanusra.com (Jakarta) -- Rombongan Panitia Kerja (Panja) kemanfaatan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara untuk membahas cara peningkatan jumlah peserta dan meningkatkan besarnya manfaat bagi masyarakat baik itu yang pekerja formal ataupun yang informal dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Disisi lain Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengkritik kurangnya sosialisasi dan keterbatasan masyarakat mendapatkan informasi dari BPJS Ketenagakerjaan yang mengakibatkan kurangnya jumlah kepesertaan.

 

"Panja ini dibuat supaya ada peningkatan jumlah peserta untuk pekerja sektor informal supaya bisa membantu ketika pekerja informal ini mengalami kecelakaan, musibah meninggal jadi ada manfaat yang dirasakan oleh peserta dari BPJS Ketenagakerjaan untuk teman-teman pekerja informal dan juga disertakan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Kurniasih Mufidayati, saat di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sumut, Jumat (30/09).

 Baca Juga: Menjelang Pelaksanaan KTT G20 di Bali, Komisi I Cek Kesiapan BIN Bali

Ia mendorong Penerima Bantuan Iuran (PBI) Ketenagakerjaan, dimana kita selama ini hanya mengenal PBI BPJS Kesehatan saja.

Oleh sebab itu, Panja mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja miskin, rentan dan dan tidak mampu atau PBI jamsosnaker untuk masyarakat pekerja bukan penerima upah (BPU), seperti nelayan, petani, pekerja rumahan, tukang ojek, penjual sayur dan lain-lain sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

 

"Persoalan yang tadi ada dalam pertemuan banyaknya jumlah perusahaan yang belum mendaftarkan kepesertaan dari pekerjanya di perusahaan tersebut, banyak alasan yang kita temukan di lapangan karena memang kondisi pandemi khusunya kemarin, kondisi ekonomi perusahaan itu menurun, juga political will dari perusahan itu sendiri masih sangat rendah dan ketegasan dari pemerintah khususnya dinas Ketenagakerjaan untuk memberikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan agar segera mendaftarkan pekerjanya untuk mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.

Halaman:

Editor: Muhammad Zulkipli

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X