Tekad Pemerintah Pangkas 10,37 Juta Ton Emisi Karbon Pembangkit Listrik di 2021 Sukses

- Jumat, 21 Januari 2022 | 20:07 WIB
PLN Bertekada menerapkan Net Zero Emision
PLN Bertekada menerapkan Net Zero Emision

BERITA NUSRA -- Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan akses energi listrik bersih atau green energy dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) di 2060. Komitmen tersebut dibuktikan dengan keberhasilan memangkas emisi karbon dioksida (CO2) pembangkit listrik sepanjang tahun 2021 hingga 10,37 juta ton atau mencapai 210,8 persen dari target sebesar 4,92 juta ton.

“Ini menyangkut (kontribusi Indonesia) ke nasib dunia, dari segi pembangkitan terus diupayakan untuk ditekan. Dari target 2021, kami mencatat lebih dari 200 persen capaiannya,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, dalam rilis yang diakses pada laman Kementerian ESDM, Jumat (21/01/2022).

Rida memaparkan, reduksi emisi CO2 pembangkit listrik dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada 2020 lalu, Kementerian ESDM menargetkan angka penurunan emisi karbon di pembangkit sebesar 4,71 juta ton dan realisasinya mencapai 186 persen atau 8,78 juta ton dari target yang ditetapkan.

Baca Juga: Monitor Penerapan Harga Minyak Goreng Satu Harga menteri Perdagangan Buka Hotline Pengaduan

Adapun pada tahun 2022, Kementerian ESDM telah menetapkan angka 5,36 juta ton pada reduksi emisi CO2 pembangkit litsrik.

“Angka ini akan kita kawal selama 2022 nanti,” tegasnya.

Implementasi Pajak Karbon
Guna terus menekan emisi karbon, pemerintah pun telah menyusun prinsip pelaksanaan netralitas karbon dan peta jalan transisi energi, salah satunya melalui penerapan pajak karbon dan perdagangan karbon.

“Ini mulai menerapkan pajak karbon per tanggal 1 April 2022 dengan skema cap and trade and tax,” jelas Rida.

Penerapan skema cap and trade and tax, sambung Rida, secara khusus diberlakukan bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara dengan kapasitas 25 – 100 megawatt dan rencananya akan mulai efektif diimplementasikan pada 2023 mendatang.

Halaman:

Editor: Muhammad Zulkipli

Sumber: Setkab RI/Kepresidenan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terkait Penundaan Pemilu 2024, Ini sikap Presiden Jokowi

Minggu, 27 Februari 2022 | 18:14 WIB

Oknum Debt Kolektor Pukul Ketua Umum KNPI Harris Pertama

Selasa, 22 Februari 2022 | 19:43 WIB

Pemerintah Kembali Luncurkan Kartu Pra Kerja 2022

Jumat, 18 Februari 2022 | 19:47 WIB

Terpopuler

X